Banyuasin Menjadi Percontohan E-Government

Kabupaten Banyuasin sudah dikenal secara nasional terutama untuk bidang pertanian dan perkebunan. Beberapa tahun terakhir, kabupaten ini kian menunjukkan kemajuan yang mengubah wajah pemerintahan akuntabel berbasis teknologi infomasi dan komunikasi (TIK). Banyuasin mampu mengoptimalkan kemajuan TIK untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Pada tahun 2015, Pemkab Banyuasin berhasil menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) secara elektronik yang disebut e-voting secara serentak di 160 desa selama tiga bulan, 24 Oktober hingga 17 Desember 2015. Proses demokrasi elektronik yang melibatkan ratusan ribu masyarakat merupakan yang pertama dan terbanyak di Indonesia. Karenanya, Banyuasin berhak atas penghargaan dari Musium Rekor Indonesia (MURI) untuk penyelenggaraan Pilkades secara elektronik terbaik dan terbanyak di Indonesia. Salah satunya yakni pemanfaatan perangkat TIK untuk kemajuan proses demokrasi yang lebih baik dan efisien. Berpedoman pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah No.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Bupati Banyuasin No.145 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan E-Voting Pilkades dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Banyuasin dibantu pihak terkait diantaranya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI untuk menyediakan perangkat E-Voting yang telah tersertifikasi dan akuntabel. Lalu Kementrian Dalam Negeri RI dalam hal pengawasan pelaksanaan E-Voting, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin untuk menyediakan perangkat E-Voting yang telah tersertifikasi oleh BPPT, dan mensosialisasikan penggunaan perangkat E-Voting Pilkades. “Pelaksanaan E-Voting dengan jumlah tebanyak diraih Kabupaten Banyuasin, sebanyak 160 desa yang mengikuti,” kata Yan Anton Ferdian. “Sungguh sebuah capaian yang membutuhkan pemikiran dan persiapan matang, mulai dari dasar hukum, tahapan untuk mengimplementasikan pilkades evoting, pendataan jumlah penduduk, biaya, peralatan, hingga tim penunjang.

Beberapa tahapan tersebut yakni kerjasama DPRD Banyuasin sehingga terbit Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2015 tentang Pilkades, yang merupakan perda inisiatif DPRD. Kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 145 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pilkades dan kemudian dibentuklah tim pelaksana, tim fasilitas dan tim asistensi pelaksanaan Pilkades secara elektronik. Untuk proses pengawasan langsung oleh Bupati Banyuasin agar tidak terjadi kesalahan atau permainan dari pihak yang ingin mengambil keuntungan. “Kita lakukan pengawasan ketat, mulai dari tahapan awal pembentukan panitia, hingga memeriksa daftar pemilih. Kita inginkan hasil yang maksimal untuk mendapatkan kepala desa yang berintegritas dan mendapatkan kepercayaan masyarakat Banyuasin,” kata Bupati termuda di Sumsel ini.

E-Voting Pilkades ini melibatkan 390.227 warga dari 161 desa yang tersebar di 13 kecamatan wilayah darat (75 desa). Yan Anton mengakui, saat pelaksanaan E-Voting, memang ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan, mulai dari pengaduan dan sanggahan pada tahap pencalonan, pemungutan suara, maupun penetapan hasil pilkades itu sendiri. “Yang paling berat adalah kondisi geografis Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari wilayah perairan dan darat. Tim teknis E-Voting harus ekstra dalam mendistribusikan peralatan dalam perangkat E-Voting,” kata Yan Anton Ferdian.

(Sumber : SINDO – Eko Arif Wibowo 18 Juli 2016)