Unit Reaksi Cepat Anti Kekerasan Anak Dan Perempuan

Untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, Pemerintah Kabupaten Batubara telah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. “Sebagai implementasi dari perda dan perbup tersebut, kami akan membentuk tim Unit Reaksi Cepat (URC) pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan,’ kata Bupati OK Arya. Menurut OK Arya, Pusat Layanan Terpadu ini merupakan gabungan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa (BPMPD), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, serta dari instansi lain seperti Kementrian Agama, Polres Batubara, Kodim Asahan, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Batubara dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Batubara.

OK Arya mengungkapkan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu itu sebagai salah satu program inovasi untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap anak dan perempuan berasal dari masyarakat yang kurang mampu sering kali tidak sampai ke ranah hukum, karena keterbatasan pengetahuan maupun materil. Dia mengatakan untuk memaksimalkan tugas Pusat Layanan Terpadu ini, di tingkat kecamatan dibentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang berkantor di kantor kecamatan. Tim URC inilah yang akan membantu Pusat Pelayanan Terpadu melakukan patrol keliling desa dan kelurahan yang ada di wilayah kecamatan.  Direncanakan dalam APBD desa ditampung dana operasional kepada desa untuk kegiatan operasional unit pengaduan ini. “Selama ini harus diakui, bila ada kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah terpencil di sini, kami sering terbentur dengan anggaran. Sementara itu, Kepala BP2KB Kabupaten Batubara, Budianto mengungkapkan Pusat Pelayanan Terpadu di tingkat kabupaten beserta Tim URC di tingkat kecamatan akan bersinergi dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum daerah (RSUD), puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) yang ada di masing-masing desa.

“Pusat Layanan Terpadu dan URC juga akan menyediakan layanan telepon hotline 24 jam yang dapat di hubungi langsung. Termasuk layanan psikolog 24 jam. Tujuannya agar bila ada korban yang butuh psikolog kami sudah siap. Selain itu, sudah ada 14 puskesmas yang siaga untuk melayani hal tersebut,” jelasnya. Jadi, bila ada korban tindakan kekerasan  terhadap anak dan perempuan seperti tindakan kekerasan seksual, korbannya bisa langsung dilayani di rumah sakit di Batubara yang sudah disiapkan dokter spesialis kebidanan (SpOG).

(SUMBER : DICKY IRAWAN – SINDO SENIN 1/08/2016)