2015, Ujian Nasional Digelar Online

Audiensi Bersama Presiden RI dalam Program “Gerakan Kawal Indonesia”
September 25, 2014

2015, Ujian Nasional Digelar Online

This post is also available in: English

2015, Ujian Nasional Digelar Online

JAKARTA – Ujian nasional (UN) akan dilaksanakan secara online mulai tahun depan. Nanti tidak ada lagi naskah kertas di atas meja karena siswa akan mengerjakan soal secara langsung di depan komputer. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, mulai 2015 akan diterapkan UN dengan computer based test. Pemerintah akan menunjuk satu sekolah ditingkat kecamatan sebagai pusat tempat ujian.”UN akan online dan offline. Soalnya akan dibuat lebih canggih, tanpa perlu ada kertas-kertas yang dicetak,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Mantan Rektor Universitas Andalas ini menjelaskan, saat ini Kemendikbud sedang membuat sistem trial and error. Kemendikbud akan mencoba beberapa tes untuk mengetahui kemungkinan kegagalan. Mengenai infrastruktur komputer, dia mengklaim tidak akan ada masalah karena setiap sekolah negeri sudah rnempunyai komputer sendiri. Kemungkinan di satu provinsi akan ditunjuk 10-30 sekolah sebagai pusat tempat ujian.

Belum dapat dipastikan apakah hasil UN dapat diketahui setelah selesai ujian. Namun, tanggal tes akan dibuat berbeda per masing-masing sekolah. Masyarakat juga diminta jangan khawatir ada kebocoran karena variasi soal akan dibuat lebih banyak lagi oleh perguruan tinggi sehingga setiap siswa akan menerima soal yang berbeda-beda. “Jika memang diperlukan kerja sama dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) maka akan kami lakukan.” Musliar menyebutkan, sistern online ini akan menghemat anggaran Negara untuk UN. Anggaran UN akan dihemat sebesar 50% dari anggaran UN tahun ini Rp 580 miliar. Penghematan terjadi karena tidak ada pencetakkan naskah soal dan lembar jawaban, dan juga pengawasan distribusi soal dan lembar jawaban. Pemerintah juga berkeyakinan system online akan menjadikan UN yang bermutu, bermartabat, dan bermanfaat.

Anggota Komisi X DPR Rohmani tidak setuju dengan sistem online ini. Pasalnya, tes uji kompetensi guru (UKG) yang hanya di ikuti 600.000 guru saja semrawut. Akibat koneksi internet buruk, banyak guru yang tidak lulus uji kompetensi tersebut. Selain itu, jaringan data pokok pendidikan (dapodik) saja masih banyak yang meributkan karena tunjangan guru banyak yang telat. Lalu, jika nanti UN akan online, siapa yang dapat menjamin tidak ada masalah yang dapat merugikan siswa.

Ketua Bidang Litbang Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mohammad Abduhzen meminta pemerintah tidak perlu mengganti sistem UN dengan online. Semestinya yang diperbaiki oleh pemerintah adalah model evaluasi sistem belajar siswa yang lebih rasional daripada UN. Pemerintah juga diminta rnencari sistem ujian yang mudah dipertanggung jawabkan karena UN menjadikan siswa nekat menyontek dan guru nekat memberikan bocoran jawaban.

Neneng Zubaidah – Koran SINDO

Editor : Agung Setiawan, Selasa 4 Maret 2014